Ketua DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Sulut, Hendra Lumempouw, secara tegas menyebut bahwa dugaan pelanggaran teknis administrasi (TA) dalam proyek ini tidak bisa dianggap sepele.

Ia menilai terdapat indikasi kuat penyimpangan mulai dari penyelesaian pekerjaan yang melampaui jadwal hingga dugaan ketidaksesuaian denda keterlambatan yang dikenakan kepada pihak pelaksana.

“Jika benar ada pelanggaran TA dan denda tidak valid, ini sudah masuk ranah kerugian negara. APH wajib turun,” tegas Lumempouw.

Menurutnya, setiap proyek pemerintah yang dibiayai APBD terikat aturan ketat terkait waktu pelaksanaan, volume, kualitas pekerjaan, hingga formula perhitungan denda ketika terjadi keterlambatan. Ketidaksesuaian pada salah satu komponen itu, kata Lumempouw, adalah indikasi penyimpangan yang harus segera diusut aparat penegak hukum (APH).

“Regulasi itu wajib. Bila tidak dijalankan, maka ada potensi penyimpangan yang harus dibongkar,” ujarnya.

Lumempouw juga menekankan pentingnya transparansi, mengingat SPAM merupakan proyek vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia mendesak Pemkot Manado dan Dinas PUPR membuka seluruh dokumen terkait progres pekerjaan, administrasi, hingga rincian denda yang telah disetor.

“Ini uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi. Kami sudah siapkan bukti untuk dilaporkan ke APH terkait proyek SPAM Lotta,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Dinas PUPR Kota Manado, Paulus Titirlobi, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek SPAM Lotta tersebut saat dikonfirmasi hanya menyebut bahwa denda sudah disetor ke kas daerah tanpa menjelaskan besaran maupun dasar perhitungannya.

“Ada dikenakan denda dan sudah disetor ke kas daerah,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Minimnya keterbukaan itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada hal yang ditutup-tutupi dari proyek air bersih ini, terlebih proyek di Desa Lotta, Kecamatan Pineleng itu diketahui tidak selesai hingga Februari 2024.**