Hal itu disampaikan langsung oleh Abdul Mu’ti dalam kunjungan kerja selama dua hari, 21–22 April 2026 di Provinsi Nyiur Melambai, Sulawesi Utara.

Kunjungan itu dalam rangka meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Sulawesi Utara dalam kerangka Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto bertajuk “Wujudkan Sekolah Asri”.

Kepala Dinas Pendidikan Minut, Jofieta Supit menyatakan, Menteri Abdul Mu’ti memberikan apresiasi khusus terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

“Banyak selamat untuk Minahasa Utara,” katanya mengutip pernyataan Menteri Abdul Mu’ti.

Selanjutnya Jofieta Supit mengatakan bahwa berdasarkan data pada 2025 program revitalisasi di Minut telah terealisasi di 17 sekolah.

Capaian tersebut berlanjut pada 2026 dengan tambahan kuota signifikan sebanyak 66 sekolah, mencakup jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Taman Kanak-kanak hingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Ia mengemukakan, peningkatan kuota tersebut merupakan bukti kepercayaan pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.

“Ini bukti bahwa Minahasa Utara mampu menjalankan program dengan baik, sehingga mendapat dukungan lebih besar dari pemerintah pusat,” kata Jofieta Supit.

Di Provisi Sulawesi Utara secara keseluruhan terdapat 248 satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi meliputi 247 sekolah yang direnovasi dan satu unit sekolah baru dengan total anggaran mencapai Rp231 miliar lebih.

Gubernur Yulius Selvanus berharap agar perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Sulawesi Utara terus ditingkatkan karena masih banyak sekolah dalam kondisi rusak. Bahkan, sebagian terdampak bencana.

“Dalam rapat bersama BPKP ditemukan bahwa 58 persen TK dan SD mengalami kerusakan, SMP sekitar 56 persen, serta SMA/SMK mencapai 46 persen,” ia mengungkapkan.

Menurut dia, program revitalisasi menjadi langkah nyata dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Ia menyatakan dirinya optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan kualitas sarana pendidikan di Sulawesi Utara akan semakin baik.

Secara nasional pada 2025 Kementerian telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal 10.440 sekolah.

Pada 2026, target awal sebanyak 11.744 sekolah dan diproyeksikan meningkat hingga 71.744 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.(*)

Di tengah derasnya spekulasi, PN Tondano menegaskan bahwa penundaan sidang yang dipersoalkan sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan tersembunyi. Juru Bicara PN Tondano, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, menyebut penundaan merupakan konsekuensi prosedural yang tak bisa dihindari.

“Persidangan pidana mensyaratkan majelis hakim lengkap. Jika salah satu berhalangan, sidang tidak dapat dilanjutkan. Itu aturan, bukan rekayasa,” ujar Eko, menepis tudingan yang berkembang di ruang publik.

Ia juga membantah keras asumsi bahwa penundaan sidang berdampak pada perubahan substansi putusan. Menurutnya, majelis hakim tetap bekerja dalam koridor profesional dengan berpedoman pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak ada perubahan arah putusan. Semua diputuskan melalui musyawarah majelis, sesuai KUHP Nasional dan KUHAP. Kami independen dan tidak berada di bawah tekanan siapa pun,” tegasnya.

Dari kubu penuntut, Kejaksaan Negeri Minahasa turut angkat suara. Jaksa Paskahlis Sumelang, S.H., M.H., memastikan seluruh proses penuntutan dijalankan sesuai standar operasional dan prinsip kehati-hatian hukum.

“Tuntutan disusun berdasarkan fakta persidangan, yurisprudensi, dan pedoman hukum. Tidak ada ruang kompromi di luar aturan,” kata Paskahlis.

Ia menegaskan, setelah tuntutan dan replik disampaikan, kewenangan penuh berada di tangan majelis hakim. Kejaksaan, kata dia, tidak memiliki hak maupun ruang untuk ikut campur dalam tahap putusan.

“Putusan murni kewenangan hakim. Jaksa tidak boleh dan tidak bisa mengintervensi,” ujarnya.

Meski demikian, Kejari Minahasa berharap perkara ini segera menemui titik akhir demi kepastian hukum bagi semua pihak, seraya tetap menghormati mekanisme dan jadwal persidangan yang berlaku.

Perkara ini sendiri bermula dari laporan sebuah LSM bernama PKN, terkait dugaan pelanggaran Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bergulirnya laporan hingga ke meja hijau menjadikan kasus ini ujian serius bagi integritas lembaga penegak hukum di Minahasa.

Di tengah bantahan resmi yang disampaikan, satu fakta tak terbantahkan: publik kini mengawasi ketat setiap langkah proses persidangan. Bagi masyarakat, keadilan bukan sekadar soal putusan, melainkan juga tentang proses yang harus terbuka, bersih, dan bebas dari bayang-bayang kepentingan.***

Didampingi Ketua TP-PKK Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, SE, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, dan Ketua DPRD Minahasa sekaligus Ketua KONI Minahasa Drs. Robby Longkutoy, MM, rombongan Minahasa tampil solid menyaksikan akhir kompetisi olahraga terbesar di Sulawesi Utara tersebut.

Momentum penutupan semakin berwarna ketika data resmi menunjukkan Minahasa mengunci posisi runner-up dengan torehan 170 medali, terdiri dari:

– 58 medali emas

– 45 perak

– 67 perunggu

Capaian ini menegaskan konsistensi Minahasa sebagai salah satu daerah dengan pembinaan atlet terbaik di Sulut.

Dalam pernyataannya, Bupati Robby Dondokambey memberikan apresiasi penuh kepada para atlet, pelatih, dan seluruh jajaran kontingen.

“Kami sangat bangga dengan kerja keras para atlet Minahasa. Terima kasih atas dedikasi tanpa lelah. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur dan seluruh pihak yang memberi dukungan. Minahasa siap menjadi tuan rumah PORPROV XIII pada 2027. Kami tunggu seluruh atlet di Minahasa dan Tomohon,” tegasnya.

Suasana penutupan mencapai puncaknya saat Gubernur menyerahkan langsung bendera PORPROV kepada Bupati Minahasa—penanda resmi bahwa Minahasa dan Kota Tomohon akan menjadi tuan rumah PORPROV XIII Sulut tahun 2027.

Acara turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, jajaran Forkopimda, para kepala daerah se-Sulut, Ketua Umum KONI Sulut, jajaran Dispora, serta seluruh kontingen 15 kabupaten/kota.

Dengan tuntasnya PORPROV XII, fokus Minahasa kini beralih pada strategi besar menyukseskan tugas sebagai tuan rumah Porprov XIII 2027. Infrastruktur, venue, dan kesiapan atlet mulai dirancang untuk menyajikan ajang olahraga paling bergengsi di Bumi Nyiur Melambai.***

Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Tomohon itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ferdinand Mono Turang, S.Sos., didampingi Wakil Ketua DPRD Donald Pondaag, Jumat (24/10/2025).

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Korwil BIN Tomohon Alfons Sumengge, S.S.T.P., serta perwakilan dari Kejari Tomohon, Kodim 1302 Minahasa, dan Polres Tomohon.

Dalam pemaparannya, Wali Kota Caroll Senduk menjelaskan bahwa penyusunan KUA PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen KUA dan PPAS, kata dia, bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah untuk satu tahun mendatang.

“KUA dan PPAS akan menjadi panduan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan menuju Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera,” ujar Wali Kota.

Tahun 2026, Pemerintah Kota Tomohon mengusung tema pembangunan “Memperkuat Transformasi Tata Kelola, SDM Berdaya Saing, Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, dan Ekonomi yang Berkelanjutan.”

Caroll menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan pengelolaan aset, serta penguatan kemitraan dengan BUMD dan lembaga keuangan.

Dalam kerangka itu, pemerintah akan memperkuat sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan digitalisasi pelayanan, peningkatan basis data wajib pajak, serta pengawasan kepatuhan.

Upaya intensifikasi akan difokuskan pada optimalisasi pajak hotel, restoran, dan penerangan jalan, sementara ekstensifikasi diarahkan pada pengembangan potensi baru di sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Di sisi lain, pengelolaan dana transfer difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), agar pemanfaatannya tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun 2026, lanjut Wali Kota, akan dilaksanakan secara selektif dan berorientasi pada hasil, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi.

Belanja daerah diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara optimal.

“Pembiayaan daerah akan dikelola secara hati-hati, produktif, dan berkelanjutan, guna menjaga stabilitas keuangan daerah serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD Kota Tomohon Tahun Anggaran 2026 yang responsif terhadap dinamika perekonomian dan mampu mempercepat transformasi ekonomi daerah.

“Kita ingin APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan warga Kota Tomohon,” pungkasnya. ***

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, disaksikan Wakil Bupati Hieronimus Makainas, SE., MM, dan jajaran kepala OPD Pemkab Sitaro.

Dalam arahannya, Bupati Chyntia menegaskan, RKPD bukan sekadar tumpukan dokumen di atas meja, tapi peta jalan kerja nyata bagi seluruh perangkat daerah.“Ini bukan administrasi biasa. RKPD adalah panduan strategis untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Chyntia mengungkapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 melewati proses panjang dan partisipatif — melibatkan unsur daerah, kecamatan, hingga masyarakat lewat forum Musrenbang.“Kita ingin pembangunan tahun depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di setiap sektor,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Makainas menilai Perbup RKPD 2026 sebagai bukti konkret komitmen Pemkab Sitaro dalam tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel.“Ini bukan sekadar rencana, tapi cerminan semangat kolektif membangun Sitaro yang tangguh dan berdaya saing,” tandasnya.

Dengan ditandatanganinya Perbup RKPD 2026, Pemkab Sitaro menegaskan arah pembangunan daerah yang lebih fokus, responsif, dan berpihak pada rakyat.
Harapannya, seluruh program dalam dokumen tersebut segera diterjemahkan dalam aksi nyata, menggerakkan semangat “Sitaro Hebat” menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan.***

Setibanya sekitar pukul 06.15 WITA, Mendagri Tito menuju ruang VVIP bandara dan melakukan pertemuan singkat dengan Gubernur Yulius Selvanus. Keduanya membahas isu-isu strategis terkait percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memastikan pelayanan publik merata hingga ke wilayah perbatasan. Salah satu agenda penting Mendagri di Sulawesi Utara yakni penyerahan kapal layanan kesehatan bergerak bertajuk “Rumah Sehat BAZNAS” yang akan diperuntukkan bagi Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe.

Seremoni penyerahan kapal dijadwalkan berlangsung di Dermaga Bay, kawasan Mega Mas Manado.

Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang dikenal sebagai beranda terdepan Indonesia di wilayah Pasifik tersebut.

 “Kunjungan Bapak Mendagri memberi dorongan semangat bagi kami untuk terus memperkuat sinergi pusat dan daerah demi pelayanan publik yang lebih berkualitas,” ujar Gubernur Yulius.

Kehadiran Mendagri Tito di Bumi Nyiur Melambai ini menjadi penegasan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara serta memperkuat perannya sebagai pintu strategis Indonesia menuju kawasan Pasifik. ***